WORKSHOP PERCEPATAN PENANGKARAN RUSA TIMOR SEBAGAI KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN DALAM MEMPERKUAT KEDAULATAN PANGAN

Diselenggarakan Oleh :

Yayasan Sarana Wana Jaya,  The Indonesian Wildlife Conservation Foundation, & SEAMEO BIOTROP

 

  1. Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi permasalahan terkait dengan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani nasional, baik yang bersumber dari usaha peternakan maupun perikanan.  Jumlah total kebutuhan daging sapi nasional mencapai 653.000 ton atau setara 3.657.000 ekor sapi, sementara angka produksi peternak lokal hanya mampu memenuhi sebesar 406.000 ton atau setara 2.339.000 ekor sapi, sehingga masih ada kekurangan sekitar 1.318.000 ekor sapi (Kompas.com-06/11/2015) yang harus dipenuhi melalui impor daging dari beberapa negara. Sumber potensial protein hewani lainnya selain sapi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani di Indonesia masih cukup besar.  Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Kebijakan untuk mengembangkan sistem pertanian pangan sesuai sumber daya lokal yang dimilikinya merupakan hak suatu bangsa atau negara yang berdaulat, yang dirumuskan dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagai Kedaulatan Pangan. Sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi (megabiodiversity) termasuk keanekaragaman satwa liar, maka salah satu jenis satwa liar yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan melalui penangkaran adalah rusa timor (Rusa timorensis). Secara teknis, usaha penangkaran rusa timor bukan lagi menjadi masalah karena sudah berhasil baik dalam pengembangbiakan (breeding) dan pembesaran anak (rearing) rusa sampai generasi kedua (F2) dan seterusnya. Tercatat sekitar 198 unit penangkaran rusa timor yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia. Sebagai jenis yang dilindungi, maka prosedur perijinan penangkaran rusa timor juga bukan lagi menjadi masalah karena sudah dipermudahkan dengan pelimpahan kewenangan perijinan dari Menteri LHK kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Langkah ini merupakan kontribusi Sektor Kehutanan dalam memperkuat Kedaulatan Pangan. Meskipun demikian fakta lapang menunjukkan masih ada masalah legal terutama terkait dengan ijin peredaran dan pemanfaatan komersial rusa timor hasil penangkaran. Selain itu, sosialisasi perluasan pengembangan penangkaran rusa juga memerlukan upaya sistematis dan terprogram, agar percepatan penangkaran rusa memberikan dampak lebih besar dan signifikan. Keberhasilan penangkaran rusa perlu dilengkapi dengan upaya-upaya promosi konsumsi daging rusa di kalangan masyarakat sebagai alternatif sumber protein hewani.

Dengan latar belakang ini Yayasan Sarana Wana Jaya, The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF) dan SEAMEO BIOTROP menyelenggarakan Workshop “Percepatan Penangkaran Rusa Timor Sebagai Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam Memperkuat Kedaulatan Pangan.” Workshop yang diselenggarakan pada hari Selasa 8 Mei 2018 di Ruang Sonokeling Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, dimaksudkan sebagai wahana diskusi, tukar menukar informasi dan pemikiran untuk merumusan usulan kesepakatan antara para pihak (stakeholders) dan pemerintah cq. Kementerian LHK sebagai pemegang kewenangan (Management Authority), dalam upaya mempercepat pengembangan penangkaran rusa timor di Indonesa.

 

  1. RUMUSAN

Setelah mendengarkan sambutan Ketua Umum Yayasan Sarana Wana Jaya, Dr. Boen M, Purnama, arahan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diwakili oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Ir. Bambang Dahono Adji, M.M., M.Si., pemaparan para narasumber : (1) Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Ditjen KSDAE Kementerian LHK, Nunu Nugraha, SHut, MSc, (2)  Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Gun Gun Gunara, SPt, MP, (3) Administratur  Perum Perhutani KPH Bogor, Ir. Iwan Setiawan dan (4) PT Cibaliung Sumberdaya, Dharnoto, serta masukan dari para peserta Workshop, maka sidang merumuskan hasil Workshop “Percepatan Penangkaran Rusa Timor Sebagai Kontribusi Kehutanan Dalam Memperkuat Kedaulatan Pangan” sebagai berikut :

  • Penangkaran rusa timor di Indonesia merupakan bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tehnik penangkaran rusa timor sudah dikuasai dan sudah berkembang luas dengan tingkat perkembangbiakan yang relatif baik dan angka kematian (mortalitas) anak yang relatif kecil. Sampai tahun 2017 tercatat 198 unit penangkaran rusa timor di Indonesia terdaftar di Subdit Pemanfaatan TSL Kementerian LHK,  Jumlah individu rusa sebanyak 1.968 ekor terdiri dari jantan 730 ekor dan betina 1.238 ekor.
  • Disamping manfaat langsung yang diperoleh berupa daging rusa dan produk-produk ikutannya, Unit Penangkaran Rusa Timor dapat difungsikan sebagai wahana rekreasi dan wisata edukasi yang memiliki daya tarik yang tinggi dan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.
  • Namun demikian asal-usul dan status filial rusa timor (F1, F2, F3, F4 dan seterusnya) di berbagai unit penangkaran dan lembaga-lembaga konservasi tidak termonitor dengan baik. Sementara itu potensi inbreeding diperkirakan sudah tinggi.
  • Oleh karena itu diperlukan pencatatan dan pemetaan terhadap filial rusa sebagai upaya untuk memastikan kejelasan status filialnya dan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya inbreeding. Pemetaan data dasar genetik rusa timor di Indonesia di berbagai unit penangkaran perlu segera dilakukan.
  • Pada waktu ini sudah mendesak untuk memperoleh sumber indukan rusa timor sebagaimana telah dikembangkan pada rusa sambar (Cervus unicolor) di Penajam Kabupaten Pasir Kalimantan Timur, yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  • Terkait dengan butir 5, perlu dikembangkan Pusat-Pusat Breeding Rusa Timor, yang berfungsi sebagai sebagai sumber indukan galur hewan baru. Sumber indukan ini diintroduksi untuk dikembangkan secara komersial. Dengan demikian asal-usul dan status filialnya jelas, sehingga ada kepastian hukum bagi setiap unit usaha dalam pemanfaatan rusa seacara komersial.
  1. REKOMENDASI
  • Dalam rangka mendorong penguatan, perluasan dan percepatan penangkaran rusa timor sebagai suatu unit usaha komersial di Indonesia, maka disarankan langkah-langkah, sebagai berikut:
  1. Kementerian LHK cq. Direktorat KKH, Subdit Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar bersama-sama dengan para pihak melakukan penyelarasan, penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi pemanfaatan komersial rusa timor hasil penangkaran.
  2. Ditjen KSDAE menyiapkan pedoman Tata Cara Penangkaran dan Pembibitan Rusa Timor bagi masyarakat.
  3. Perlu diinisiasi pembentukan Asosiasi Komunitas Penangkar Rusa Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan percepatan penangkaran rusa di Indonesia. IWF dan BIOTROP diminta untuk membantu langkah realisasinya.
  4. Untuk memperluas penyebaran informasi tentang rusa dan penangkaran rusa di Indonesia, maka perlu segera dikembangkan Pusat Informasi Penangkaran Rusa di Indonesia. PARA PIHAK perlu segera mengambil langkah nyata untuk mengembangkan Pusat Informasi dimaksud.
  5. Untuk memperkuat dan koordinasi langkah percepatan penangkaran rusa timor, maka perlu dibentuk Tim Kerja yang mewakili unsur Pemerintah, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Praktisi Penangkaran dan Badan-Badan Usaha yang telah melakukan usaha penangkaran rusa. Tim Kerja Percepatan Pengembangan Penangkaran Rusa Indonesia, terdiri dari:
  • Subdit Pemanfaatan TSL, Dit KKH, Ditjen KSDAE Kementerian LHK.
  • Subdit SGDH, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.
  • IWF
  • BIOTROP
  • LIPI (Prof. Gono Semiadi)
  • Puslitbanghut, Kementerian LHK.
  • Fakultas Kehutanan IPB, Departemen KSHE.
  • Perum Perhutani
  • PT Cibaliung Sumberdaya, Unit Manajemen Penangkaran Rusa.
  • Unit Manajemen Penangkaran Rusa Sambar Penajam, Kalimantan Timur.

Untuk mempercepat pengembangbiakan rusa dan untuk menghindari adanya inbreeding dalam populasi rusa yang dihasilkan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan program inseminasi buatan untuk rusa.

  Jakarta,  Mei 2018

Tim Perumus

1.      Ir. Koes Saparjadi, MF

2.      Ir. Soetino Wibowo

3.      Prof. Dr.Ir.Dedi Sudharma, DEA

4.      Dr. Sri Murni Soenarno, M. Si.

5.      Ir. Soeparno W., MSc.

6.      Ir. Poedjo Rahardjo, MSc.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *