Selasa, 19 Maret 2019 Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ) bekerjasama dengan The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF) dan didukung oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengadakan workshop bertajuk “Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar Melalui Upaya Pencegahan di Sekitar Satwa Habitat Satwa Liar”. Acara tersebut berlangsung di ruang Sonokeling gedung Manggala Wanabakti Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat. Workshop ini merupakan ajang mempertemukan para pakar dan para pihak terkait, untuk bertukar informasi, mencari pokok permasalahan, dan menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah-langkah dan upaya nyata untuk pencegahan konflik manusia dan satwa liar, yang nantinya dapat disusun pedoman atau panduannya.

Peserta yang hadir mengikuti acara workshop tersebut berjumlah kurang lebih sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari jajaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi, perusahaan, asosiasi, pemerhati satwa liar, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibidang pelestarian keanekaragaman hayati. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno dalam sambutan workshop tersebut menyampaikan bahwa konflik manusia dan satwa liar terjadi akibat adanya interaksi yang berdampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung, antara manusia dan satwa liar dimana pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik.

Narasumber yang mengisi acara workshop  tersebut antara lain : BKSDA Jambi, Orangutan Information Centre (OIC), Fauna & Flora International (FFI), World Wildlife Fund (WWF), Yayasan Leuser Internasional (YLI) dan PT. Asia Pulp & Paper (Tbk) dengan moderator Haryanto R. Putro dari Fakultas Kehutanan (Fahutan IPB)

Adapun rumusan sementara dari workshop tersebut meliputi :

  1. Dalam konflik satwa liar, terjadi pergeseran paradigma untuk mendorong coexistence antara manusia-satwa yg memiliki potensi konflik, yaitu setiap bentuk interaksi antara manusi-satwa yg berdampak negatif (livelihood masyarakat terganggu, kerugian ekonomi masyarakat, private dan negara, habitat loss, kematian satwa dan kematian manusia). Konsepnco existence sendiri lebih luas dr konflik karena menyangkut kehidupan bersama manusia dengan spesies apapun dalam ekosisten lanscape.
  2. Implementasi P48 mengadopsi 5 prinsipnya, telah dijabarkan oleh para pemakalah, walaupun masih menyisakan banyak permasalahan, antara lain masalah grand design, kelembagaan satga mitigasi konflik manusia-satwa, penguatan kapasitas masyarakat dan penyadaran masyarakat secara kontinyu, penguatan manajemen tapak dan pelembagaan pengelolaan lansekap secara kolaboratif)
  3. Perlunya knowledge management dan sharing pembelajaran sebagai bagian dari kelembagaan kolaboratif
  4. Beberapa permasalahan pada butir 1 sd 3 merupakan masukan bagi revisi 48
  5. Untuk menguatkan kebijakan, konflik manusia dan satwa serta konsep coexistence harus di sosialisasikan ke daerah sebagai pertimbangan dalam perencanaan tata ruang detail Kabupaten dan Desa untuk penetapan KEE dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat
  6. Untuk mendapatkan dukungan kebijakan, perlu didoring percepatan penyusunan PP tentang Sistem Penyangga kehidupan sebagai mandat UU 5/1990.
  7. Dalam ranah penegakan hukum harus melibatkan unit manajemen hutan, kebun dan tambang. Kalau ada satwa mati, tertangkap atau terjerat, UM harus bertanggung jawab soal itu.
  8.  Best practice harus diterapkan pada manajemen hutan, kebun, tambang dan lahan masyarakat.

IWF berharap melalui Workshop ini bisa merumuskan kesepakatan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan konflik manusia dan satwa liar menjadi lebih efesien dan dapat dijalani tanpa adanya kendala yang berarti sehingga penangannya menjadi tidak berkepanjangan.

Categories: Konservasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
en_USEnglish id_IDIndonesian