Sejarah

PELOPOR GERAKAN KONSERVASI ALAM
DI INDONESIA

Perhatian dan pemahaman tentang konservasi alam telah berkembang sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari kearifan tradisional dari masyarakat yang sudah mengarah ke konservasi alam, antara lain : Sasi (di Indonesia bagian Timur), Awig-awig (di Bali-Lombok), Leuweung Larangan (di Jawa Barat). Disamping itu, sejak pemerintah kolonial Belanda sudah ada peraturan perundangan-undangan (ordonansi) yang terkait dengan konservasi, seperti Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar, Ordonansi Perlindungan Alam.
Pada sekitar tahun 1965 – 1967, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Dr. Soedjarwo memiliki gagasan dan pemikiran yang sangat mulia untuk mendirikan suatu yayasan yang terkait dengan konservasi alam.
Beliau berdua sangat peduli terhadap Suaka Alam dan Margasatwa, kendati pengertian dan ilmu ekologi saat itu belum menjadi perhatian masyarakat seperti sekarang. Institusi dan kelembagaan Pemerintah pun belum membentuk struktur organisasi birokrasi konservasi seperti sekarang, seperti keberadaan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan di Pusat dan di daerah.

Pada tanggal 23 Juli 1968, beliau berdua mendirikan Yayasan DANA BANTUAN UNTUK PEMBINAAN MARGASATWA INDONESIA (Indonesian Foundation for Wildlife Fund And Development, IWF). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa IWF merupakan pelopor gerakan konservasi alam di Indonesia
Susunan pengurus terdiri dari :
Ketua : Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Sekretaris : Pemrakarsa Dr. Soedjarwo
Anggota : dr. Sarwono Prawirohardjo
Pada awal berdirinya, Pengurus Yayasan belum memiliki komitmen yang jelas berupa rencana atau program kerja, sehingga bantuan yang disalurkan ada yang kurang tepat sasaran. Sejak 1983 kepengurusan dipegang oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Dirjen PHPA) Departemen Kehutanan sebagai Ketua Harian :
Prof. Dr. Ir. Rubini Atmawidjaja, MSc menjabat sebagai Ketua Harian pada tahun 1983-1990, dilanjutkan oleh Ir. Sutisna Wartaputra pada tahun 1990 – 1996. Rangkap jabatan ini membuat sulitnya membedakan pelaksanaan antara kegiatan Yayasan atau kegiatan Pemerintah. Pada tahun 1996, Prof. Dr. Ir. Rubini Atmawidjaja, MSc ditunjuk kembali sebagai Ketua Harian, sejak saat itu Dirjen PHPA tidak lagi merangkap menjadi Ketua Harian IWF.